Manado, Fajarmanado.com – Harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mencampuradukan agama dan politik ternyata belum diindahkan oleh oknum-oknum yang berniat bertarung di Pilkada 2018. Momen Paskah pun masih digunakan sebagai ajang pencitraan.
Berbagai spanduk dan baliho bermunculan dan semakin ramai dipajang menghiasi ruang-ruang publik di enam daerah kabupaten kota di Sulut yang menggelar Pilkada 2018. Ironisnya, banyak sosok yang tiba-tiba menebar pesona melalui baliho dan spanduk ucapan Selamat Paskah.
Seperti halnya di Minahasa, ucapan Selamat Paskah terpajang di berbagai instansi dinas sampai di tingkat unit pelaksana teknis (UPT), pemerintah kecamatan serta lurah dan hukum tua, dengan memajang foto bupati dan isteri berpakaian dinas lengkap.
“Ini menandakan sudah ada perpecahan antara bupati dan wakil bupati. Mengapa tahun-tahun awal kepemimpinan foto pasangan yang muncul tapi sekarang tinggal foto kepala daerah,” komentar Drs Albert Kusen, MA, pengamat sosial politik dari FISIP Unsrat kepada Fajarmanado.com di Manado, Sabtu (15/04/2017), malam ini.
“Wah, di pinggir jalan sudah banyak baliho dan spanduk yang terpasang, termasuk di halaman depan kantor instansi dinas dan sekolah-sekolah. Minahasa memang ramai dengan baliho Paskah,” katanya.
Ketika mencermati baliho dan spanduk ucapan Selamat Paskah di depan UPT Dinas Pendidikan (Dikda) dan sekolah-sekolah, lanjut dia, sebagian besar hanya foto Bupati dan Ketua TP PKK yang terlihat.
“Menurut saya, hal ini justru akan merugikan Bupati Jantje Sajow. Dan sebaliknya menguntungkan Wakil Bupati Ivan Sarundajang. Karena masyarakat akan berpikir, Ivan sengaja dipinggirkan,” ujar dosen antropologi yang juga giat menulis berbagai artikel ini.
Ia menilai kenyataan ini semakin mempertegas jika Bupati Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dan Wakil Bupati (Wabup) Ivan SJ Sarundajang telah ‘pecah kongsi’ sehingga kecil sekali kemungkinan berpasangan kembali pada Pilkada Minahasa 2018.
“Dengan keberadaan baliho dan spanduk yang muncul pada ucapan Selamat Paskah ini, siapa pun bisa mengambil kesimpulan kalau JWS-Ivansa tidak sejalan lagi,” katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, semakin diperparah dengan sikap pimpinan instansi dinas sampai di tingkat bawah yang hanya memunculkan foto bupati dan ibu pada spanduk dan baliho yang dibuat mereka.
“ASN seharusnya menunjukkan sikap netral, harus memisahkan politik praktis dengan tugas pokok dan fungsinya. Bisa saja Pak Bupati tidak menginstruksikan pembuatan spanduk dan baliho seperti itu, tapi karena cari muka untuk mempertahankan atau promosi jabatan maka mereka membuat spanduk dan baliho seperti itu,” ujar Kusen.
Jeffry Th. Pay
