Jakarta, Fajarmanado.com – Megakorupsi diduga terjadi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut). Nilainya pun ditaksir mencapai sekitar Rp300 miliar. Tak pelak, Drs Jantje Wowiling Sajow, MSi, yang notabene kini Bupati Minahasa ini digoyang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aliansi Masyarakat Minahasa (AMM) Anti Korupsi menggelar demo di depan Gedung KPK, Jalan Ransuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan mulai sekitar pukul 14.00 Wib atau jam 3 sore tadi waktu Indonesia Tengah.
Dipimpin trio orator, Sonny Rundengan, Ronly Ch dan Noldy Sompotan, mereka mendesak lembaga anti rasuah menangkap, mengadili dan memenjarakan JWS, sapaan familiar Bupati Minahasa ini.
Mereka menyebut, JWS diduga telah menilep anggaran negara yang diberikan untuk kepentingan rakyat. “Kami di Minahasa telah banyak terjadi penyelewengan (anggaran negara), penyelewengan anggaran yang sangat merugikan masyarakat,” tandas Rundengan dalam penjagaan polisi.
Berbagai spanduk digelar massa peserta demo, yang juga mengusung slogan Save Minahasa ini. Di antara spanduk itu, antara lain; “Adili dan tangkap Bupati Minahasa Jantje W Sajow, KPK jangan Lambat” dan Dugaan Korupsi 300 M, jangan diam KPK”.
Meski berlangsung hampir sekitar 1 jam, aksi demo berjalan tertib, tanpa ada riak-riak apapun sehingga perwakilan demo diberikan kesempatan untuk memasukkan data pendukung laporan secara resmi melalui Humas KPK. Sebuah buku yang berisikan dugaan penyimpangan anggaran pun diserahkan oleh perwakilan pendemo. Selain trio orator, juga Recky Sinadia.
Setidaknya, dalam pengantar laporan tersebut, ada enam poin utama yang diduga menjadi sumber dana megakurupsi di Minahasa selang 4 tahun kepemimpinan Bupati JWS, termasuk ketika menjabat Kadis Pendidikan pada tahun 2007 lalu.
Ke enam poin itu, adalah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Minahasa 2007 yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12 miliar. Ke dua, dana tunjangan sertifikasi guru 2014 dengan dugaan kerugian negara Rp24 miliar.
Ketiga, sinyalemen markup dana pengadaan lampu jalan solar cell tahun 2015/2016 dianggarkan melalui Dana Desa (Dandes) dengan kerugian negara sekitar Rp7 miliar, Markup membuatan monografi dan gapura desa yang merugikan negara berkisr Rp5,2 miliar.
Ke lima, mark up pembangunan Benteng Moraya di Tondano yang diperkirakan terjadi kerugian negara sekitar Rp20 miliar, dan terakhir adalah pekerjaan pembangunan di sejumlah instansi dinas selang 2013-2016, yang dianggarkan namun tidak dikerjakan atau fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.
“Itu semua sudah kami beberkan terinci dalam buku yang kami berikan kepada KPK usai demo. Masih banyak yang tidak kami beberkan dalam aksi tadi. Biarlah KPK mempelajarinya. Yang jelas, kami punya bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
(ely)
